Sejarah Kode Etik Jurnalistik Yang Menjadi Pedoman Para Jurnalis

Sejarah Kode Etik Jurnalistik Yang Menjadi Pedoman Para Jurnalis

Seperti yang telah kita bahas pada mulanya mengenai kode etik jurnalistik di Indonesia, lebih kurang bagaimana sejarah peristiwanya ya? Terdapat banyak Kode Etik Jurnalistik. Hal tersebut terbujuk oleh banyaknya organisasi wartawan di Indonesia, untuk itu kode etik terhitung berbagai macam, pada lain Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia (KEJ-PWI), Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI).

Kode Etik Jurnalistik Aliansi Jurnalis Independen (KEJ-AJI), Kode Etik Jurnalis Televisi Indonesia, dan lainnya. Sejarah perkembangan Kode Etik Jurnalistik di Indonesia tidak mampu dilepaskan dari peristiwa perkembangan pers di Indonesia. Jika diurutkan, maka peristiwa pembentukan, pelaksanaan, dan pengawasan Kode Etik Jurnalistik di Indonesia terbagi di dalam lima periode. Berikut kelima periode tersebut:

Deretan Sejarah Kode Etik Jurnalistik

Periode Tanpa Kode Etik Jurnalistik

Periode ini berjalan saat Indonesia baru lahir sebagai bangsa yang merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Meski baru merdeka, di Indonesia telah lahir sebagian penerbitan pers baru. Berhubung tetap baru, pers pada kala itu tetap bergulat bersama dengan kasus bagaimana mampu menerbitkan atau memberi tambahan informasi kepada masyarakat di jaman kemerdekaan, maka belum terpikir soal pembuatan Kode Etik Jurnalistik. Akibatnya, pada periode ini pers berjalan tanpa kode etik di daftar slot online

Periode PWI bagian 1

Pada tahun 1946, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dibentuk di Solo, namun saat organisasi ini lahir pun belum memiliki kode etik. Saat itu baru tersedia semacam konvensi yang ditungakan di dalam satu kalimat, inti kalimat tersebut adalah PWI utamakan prinsip kebangsaan. Setahun kemudian, pada 1947, lahirlah Kode Etik PWI yang pertama. 

Periode Dualisme PWI dan Non PWI

Sejarah Kode Etik Jurnalistik Yang Menjadi Pedoman Para JurnalisSetelah PWI lahir, sesudah itu nampak berbagai organisasi wartawan lainnya. Walaupun dijadikan sebagai pedoman etik oleh organisasi lain, Kode Etik Jurnalistik PWI hanya berlaku bagi anggota PWI sendiri, padahal organisai wartawan lain terhitung butuh Kode Etik Jurnalistik. Berdasarkan asumsi itulah Dewan Pers membuat dan mengeluarkan pula Kode Etik Jurnalistik.

Waktu itu Dewan Pers membentuk sebuah panitia yang terdiri dari tujuh orang, yakni Mochtar Lubis, Nurhadi Kartaatmadja, H.G Rorimpandey, Soendoro, Wonohito, L.E Manuhua dan A. Aziz. Setelah selesai, Kode Etik Jurnalistik tersebut ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pers tiap-tiap Boediarjo dan T. Sjahril, dan disahkan pada 30 September 1968. Dengan demikian, kala itu berjalan dualisme Kode Etik Jurnalistik. Kode Etik Jurnalistik PWI berlaku untuk wartawan yang menjadi anggota PWI, sedangkan Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers berlaku untuk non PWI. 

Periode PWI bagian 2

Pada tahun 1969, nampak peraturan pemerintah mengenai wartawan. Menurut pasal 4 Peraturan Menteri Penerangan No.02/ Pers/ MENPEN/ 1969 mengenai wartawan, ditegaskan, wartawan Indonesia diwajibkan menjadi anggota organisasi wartawan Indonesia yang telah disahkan pemerintah. Namun, kala itu belum tersedia organisasi wartawan yang disahkan oleh pemerintah. Baru pada tanggal 20 Mei 1975 pemerintah mengesahkan PWI sebagai satu-satunya organisasi wartawan Indonesia. Sebagai konsekuensi dari pengukuhan PWI tersebut, maka secara otomatis Kode Etik Jurnalistik yang berlaku bagi seluruh wartawan Indonesia adalah milik PWI.

Periode Banyak Kode Etik Jurnalistik

Seiring bersama dengan tumbangnya rezim Orde Baru, dan berubah bersama dengan jaman Reformasi, paradigma dan tatanan dunia pers pun ikut berubah. Di periode ini masih ada banyak pemain taruhan seperti permainan pada daftar sbobet. Pada tahun 1999, lahir Undang-Undang No 40 tahun 1999 mengenai Pers yakni Pasal 7 ayat 1, Undang-Undang ini membiarkan wartawan di dalam memilih organisasinya. Dengan Undang-Undang ini, munculah berbagai organisasi wartawan baru.

Akibatnya, bersama dengan berlakunya keputusan ini maka Kode Etik Jurnalistik pun menjadi banyak. Pada tanggal 6 Agustus 1999, sebanyak 25 organisasi wartawan di Bandung melahirkan Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI), yang disahkan Dewan Pers pada 20 Juni 2000. Kemudian pada 14 Maret 2006, sebanyak 29 organisasi pers membuat Kode Etik Jurnalistik baru, yang disahkan pada 24 Maret 2006.

About the Author

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *